Deloo.id, Sidoarjo – Tim Disaster Victim Identification (DVI) kembali merilis hasil terbaru proses identifikasi korban tragedi runtuhnya musala empat lantai yang terjadi Senin (29/9) sore.
Hingga Jumat (10/10), sebanyak 50 jenazah berhasil diidentifikasi, sementara 11 jenazah lainnya dan lima potongan tubuh manusia masih dalam proses pemeriksaan forensik di RS Bhayangkara Surabaya.
Jenazah yang telah teridentifikasi diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan, sementara pihak keluarga korban lain masih menunggu hasil resmi DVI.
Dibahas di Meja Menteri, Pratikno: ‘Ini Bencana Non-Alam Terbesar 2025!’
Tragedi memilukan ini kini menjadi sorotan tingkat nasional. Dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko PMK Pratikno, Jumat (10/10), pemerintah menegaskan akan melakukan langkah besar untuk memastikan tragedi serupa tak terulang.
“Ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny adalah bencana non-alam akibat kegagalan teknologi dengan korban terbanyak sepanjang 2025. Ini harus jadi peringatan keras bagi semua pihak,” tegas Pratikno dalam rilis, Sabtu (11/10/2025).
Rapat tersebut membahas penguatan pengawasan infrastruktur pendidikan, terutama bangunan pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
Pratikno juga mengapresiasi respon cepat BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan Pemda Jawa Timur dalam menangani fase darurat serta mengutamakan kemanusiaan di tengah situasi kritis.
Investigasi Struktur Bangunan: PUPR Turun Tangan Audit Konstruksi
Pemerintah menegaskan bahwa penyebab utama tragedi ini adalah kegagalan struktur penyangga bangunan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini tengah melakukan audit menyeluruh terhadap material, desain, dan standar bangunan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran teknis atau kelalaian fatal.
“Audit teknis dilakukan agar hasilnya bisa jadi acuan penting untuk mencegah insiden serupa di masa depan,” ungkap pejabat teknis PUPR.
Penanganan Terpadu Lintas Kementerian: Semua Bergerak!
Penanganan tragedi Al Khoziny menjadi contoh nyata sinergi lintas lembaga nasional. Berikut peran instansi terkait yakni BNPB sebagai koordinator utama penanganan darurat, pendanaan, logistik, dan komunikasi publik. Basarnas sebagai pihak yang memimpin operasi SAR, evakuasi korban, dan pencarian dengan alat pendeteksi kehidupan.
Kemudian Polri dan tim DVI membantu dalam identifikasi korban, pengamanan lokasi, serta penyelidikan hukum. PUPR melakukan audit teknis bangunan dan rekomendasi keselamatan.
Adapun Kemenag melakukan verifikasi izin pesantren dan pemulihan kegiatan belajar santri. Kemensos dan Kemenkes menyalurkan bantunan, layanan psikososial, dan bantuan medis. Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo membantu penanganan sosial, logistik, dan rehabilitasi lingkungan ponpes.
“Penanganan ini melibatkan semua unsur teknis, sosial, hingga hukum. Semua bekerja cepat dan transparan demi keadilan bagi para korban,” ujar Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Tragedi Kemanusiaan yang Menggugah: ‘Dari Duka, Kita Bangkit’
Insiden Al Khoziny menjadi cermin betapa pentingnya standar keamanan bangunan pendidikan di Indonesia.
Pemerintah berjanji memperketat pengawasan izin dan konstruksi, terutama bagi pondok pesantren dan lembaga pendidikan nonformal yang banyak menampung santri.
“Kita harus belajar dari tragedi ini. Jangan sampai nyawa para santri melayang sia-sia hanya karena kelalaian manusia,” tegas Pratikno. (RDN)
