Deloo.id, Bogor – Secara eksklusif Deloo.id mencari kebenaran Kabupaten Aceh Besar yang semakin maju. Dalam wawancara khusus, Bupati Syech Muharram sangat menekankan pembangunan kembali kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jantho, Aceh Besar.
Sebanyak 40 hektare tanah telah dihibahkan untuk IPDN tersebut oleh Pemkab Aceh Besar. Lokasi strategisnya berada di Jantho cukup dekat dengan Bandara Sultan Iskandar Muda, sehingga akses cukup menguntungkan.
“Jika terealisasi, kehadiran IPDN akan meningkatkan pendidikan aparatur pemerintahan di Aceh Besar dan potensi citra daerah sebagai pusat pelatihan ASN,” ungkap Muharram kepada Deloo.id baru-baru ini.
Program penting berikutnya terkait penguatan sistem pengawasan pembangunan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muharram menjalin sinergi dengan BPKP Aceh demi memastikan setiap program pembangunan di Aceh Besar tepat aturan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata.
Hal itu dilakukan karena Muharram mengaku ingin belajar strategi pembangunan dari BPKP. “Ini menunjukkan komitmen transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan lokal yang lebih baik,” ia menuturkan.
Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Besar 2025–2029 berbasis nilai lokal. Hal itu ternyata sudah dirumuskan dan menurut Muharram sangat sesuai dengan visi-misinya.
“Salah satu misi strategisnya menguatkan pendidikan Islam berbasis Ahlussunnah wal Jama’ah, mengembalikan ‘marwah keilmuan pengajian’ di Aceh Besar,” katanya.
Menurutnya ada penekanan pemerataan pembangunan hingga ke desa agar program pembangunan menyentuh masyarakat paling bawah.
Dapat dikatakan, program sosial telah berjalan dengan baik sehingga Aceh Besar sejahtera. Berdasarkan peraturan daerah, ada program Aceh Besar Sejahtera yang terdiri dari beberapa kelompok yakni bantuan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan usaha mikro dan kecil.
Program ini dirancang agar masyarakat miskin tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga diberdayakan secara ekonomi agar lebih mandiri.
Dengan basis data terpadu (data kemiskinan) dan verifikasi faktual, penyaluran bantuan dan program pemberdayaan diharapkan tepat sasaran.
Program andalan lainnya, penurunan stunting. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Besar No. 30 Tahun 2023, tercantum upaya penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.
Strateginya mencakup konvergensi program (sinkronisasi) antara APBDes (dana desa) dengan upaya kesehatan dan gizi mencakup tenaga medis, kader posyandu, penyuluh KB, dan lain-lain dilibatkan secara aktif.
“Ada keterlibatan 604 gampong (desa) di Aceh Besar untuk menjalankan upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting,” Muharram menjelaskan.
Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Ada regulasi lokal yang mengatur TJSLP di Aceh Besar supaya perusahaan berkontribusi lebih terstruktur untuk pembangunan daerah. Melalui forum Forum TJSLP, pemerintah kabupaten, perusahaan, masyarakat, dan akademisi dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program TJSLP.
“Program ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi dunia usaha untuk ekonomi lokal sekaligus mengurangi kemiskinan melalui kerja sama bisnis dan sosial,” harap Muharram.
Bupati juga menggelar apel akbar dan rapat koordinasi dengan imuem Mukim, kepala desa atau keuchik, dan camat se-Aceh Besar.
Tujuannya, lanjut dia, menyatukan kekuatan lokal, memperkuat kesatuan di tingkat gampong agar pembangunan kabupaten bisa lebih sinkron dari atas ke bawah.
“Ini adalah langkah penting dalam good governance lokal: memastikan pemimpin desa dan tokoh masyarakat diajak bicara dalam proses pembangunan,” katanya.
Kemudian, dalam desk Rencana Kerja (Renja) OPD untuk 2026, Bupati Muharram menegaskan perlunya perubahan nyata untuk rakyat Aceh Besar.
Salah satu ide pembangunan 2.000 unit rumah layak huni melalui lobi ke pemerintah pusat. Ia juga mengusulkan pemekaran kecamatan baru (Seulawah Agam, dari Lamteuba dan Lampanah Leungah) sebagai bagian dari penataan wilayah.
Catatan Penting Kami
Komitmen transparansi penguatan kerja sama dengan BPKP menunjukkan bahwa Muharram serius soal akuntabilitas pembangunan. Ini sangat positif, terutama di pemerintahan lokal.
Pendidikan dan keislaman berfokus pada IPDN dan pendidikan Islam bisa menjadi fondasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Aceh Besar.
Sosial-ekonomi melalui program Aceh Besar Sejahtera dan TJSLP menunjukkan bahwa pemerintah ingin angkat ekonomi rakyat kecil sekaligus melibatkan sektor swasta
Tantangan realisasi, meski banyak rencana dan regulasi bagus, kunci keberhasilan adalah implementasi di lapangan misalnya, membangun IPDN besar dan menurunkan stunting memerlukan anggaran besar, kolaborasi, dan monitoring jangka panjang.
Keterlibatan masyarakat melalui kordinasi keuchik dan imuem mukim adalah langkah inklusif, tetapi harus diteruskan dengan partisipasi nyata dalam pelaksanaan proyek agar program benar-benar menyentuh akar masyarakat. (RDN)
