Deloo.id, Yogyakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Forum Pemutakhiran Instrumen Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas (IPKP KPP) dan Uji Coba Pengukuran RPJMN 2025–2029 sebuah forum strategis yang digadang-gadang bakal menentukan masa depan 204 kecamatan perbatasan Indonesia.
Kegiatan yang dipimpin Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI ini disambut sebagai game changer dalam merumuskan arah pembangunan kawasan terdepan NKRI.
Forum ini bukan sekadar rapat teknis, tetapi momentum penyatuan persepsi, pembaruan instrumen, hingga penyergaman data antara pemerintah pusat dan daerah.
Ramses Limbong: ‘Ini Mandat Besar Negara untuk Menjaga Perbatasan
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, tampil membuka kegiatan dengan pesan bernada tegas sekaligus visioner.
Ia menggarisbawahi bahwa amanat dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan BNPP RI sebagai garda pengawal capaian pembangunan perbatasan secara nasional.
“Negara memberikan mandat besar kepada BNPP RI. Kami tidak boleh sekadar merencanakan, tetapi harus memastikan outcome pembangunan benar-benar terukur. Indikator IPKP KPP adalah alat ukur strategis yang menentukan arah pembangunan 204 kecamatan perbatasan prioritas,” ucap Ramses.
Ia menegaskan bahwa indeks ini bukan sekadar angka, melainkan barometer menyeluruh yang mencakup kondisi infrastruktur ekonomi, kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, hingga dinamika sosial kawasan perbatasan.
Pemutakhiran Indikator Disorot: Data Harus Tajam, Akurat, dan Layak Dipercaya
Salah satu agenda utama forum tersebut adalah pemaparan hasil hitungan pemutakhiran IPKP KPP Tahun 2025 oleh Sekretariat Tetap BNPP RI di hadapan pemerintah daerah.
Kegiatan ini digelar untuk memastikan seluruh indikator berjalan konsisten, relevan, serta punya kepekaan terhadap realitas lapangan.
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Indra Purnama, M.Si, menegaskan bahwa pemutakhiran indikator tak boleh dilakukan asal-asalan.
Semua data sekunder dari kementerian/lembaga harus divalidasi ulang demi menghindari bias.
“Kita tidak bisa bekerja dengan data setengah matang. Forum ini memastikan seluruh indikator mendapat konfirmasi, verifikasi, dan validasi. Perhitungan IPKP KPP harus akurat agar intervensi program pembangunan tepat sasaran,” ujar Indra.
Temuan Lapangan yang Menyentak: Aceh Timur, Gorontalo Utara, dan Nunukan Jadi Rujukan
BNPP RI sebelumnya melakukan uji coba pengukuran IPKP KPP di tiga wilayah yaitu Aceh Timur dan Gorontalo Utara (21–24 Oktober 2025), Kabupaten Nunukan (28–31 Oktober 2025).
Dari uji petik tersebut, ditemukan sejumlah indikator yang dinilai tak lagi menggambarkan kondisi faktual perbatasan.
Mulai dari persoalan akses energi, keterjangkauan layanan dasar, pergerakan ekonomi lokal, hingga tantangan geospasial di pulau-pulau terluar. Temuan-temuan inilah yang kini dijadikan dasar untuk menyempurnakan instrumen IPKP KPP nasional.
Target Tinggi 2025: Pemerintah Tak Mau Main Aman
Untuk tahun 2025, BNPP RI menetapkan target yang cukup ambisius. Nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan: 0,68. Nilai Indeks Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan: 0,58
Keduanya diukur pada 204 kecamatan prioritas yang ditetapkan berdasarkan kategori ketat, mulai dari wilayah yang berbatasan darat dengan negara tetangga, kecamatan pesisir yang bersinggungan laut lintas batas, hingga kecamatan yang menaungi pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.
Indra Purnama mengingatkan bahwa capaian ini membutuhkan kerja lintas lembaga yang konsisten dan berkelanjutan.
“Tidak ada pembangunan perbatasan yang berhasil tanpa koordinasi yang disiplin. Semua harus berjalan selaras pusat, daerah, hingga kementerian/lembaga teknis,” tegasnya.
Arah Baru Pembangunan Perbatasan: Dari Data ke Kebijakan, dari Kebijakan ke Dampak Nyata
Forum pemutakhiran IPKP KPP ini diyakini akan menjadi fondasi bagi penyusunan rekomendasi strategis pembangunan jangka menengah.
Hasil perhitungan indeks nantinya akan digunakan pemerintah untuk menentukan prioritas program, memperbaiki titik-titik rawan pembangunan, hingga menetapkan kebutuhan intervensi di kecamatan dengan skor indikator rendah.
Dengan pendekatan baru yang berorientasi data, BNPP RI optimis bahwa pembangunan perbatasan tidak lagi bersifat generalized, tetapi benar-benar spesifik sesuai kebutuhan daerah.
Forum ini juga menegaskan kembali komitmen BNPP RI untuk memastikan perbatasan Indonesia tidak hanya menjadi garis terluar negara, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, kawasan dengan infrastruktur memadai, serta tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang menjaga kedaulatan Indonesia setiap hari.
Komitmen BNPP RI: Perbatasan Harus Maju, Warganya Harus Sejahtera
Melalui kegiatan ini, BNPP RI menyampaikan pesan kuat: pembangunan perbatasan tidak boleh berjalan lambat. Warga yang hidup di titik terluar Indonesia berhak menikmati layanan publik berkualitas, akses ekonomi yang layak, serta infrastruktur modern.
Dengan pemutakhiran data yang lebih presisi, BNPP RI memastikan pembangunan berpijak pada realitas bukan tebakan, bukan asumsi, tetapi fakta lapangan yang teruji. (RDN)
