Deloo.id, Jakarta – Komitmen reformasi birokrasi di sektor hukum kembali ditegaskan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).
Melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Target Kinerja Tahun 2026, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum resmi memulai langkah strategis menuju birokrasi yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.
Kegiatan ini menjadi momentum penting penyelarasan komitmen integritas dan akuntabilitas kinerja dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum Ramelan Supriadi, para Asisten Deputi, serta seluruh Kepala Biro Sekretariat Kemenko Kumham Imipas.
Dalam sambutannya, Deputi Nofli menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Ia menyebut, komitmen ini adalah janji moral seluruh jajaran kepada publik.
“Ini adalah komitmen untuk berubah, bekerja transparan, dan melayani tanpa kepentingan pribadi. Integritas harus menjadi budaya, bukan slogan,” tegas Nofli belum lama ini.
Sementara Andhika mengungkapkan penandatanganan komitmen bersama dilakukan oleh seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum, dilanjutkan dengan pencanangan Zona Integritas yang dipimpin Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum, Ramelan Supriadi.
“Sebagai penguatan perencanaan, rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum Tahun 2026 juga diserahkan kepada Sesmenko,” kata Andhika.
Dalam arahannya, Andika menekankan pentingnya budaya kerja profesional demi mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kita hadir bukan sekadar memenuhi agenda, tetapi meneguhkan tekad membawa institusi ini menjadi birokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan juga diisi pemaparan rencana rekomendasi kebijakan strategis 2026 dari masing-masing asisten deputi.
Beberapa fokus utama meliputi penguatan hukum pidana berbasis keadilan restoratif, tindak lanjut Indeks Pembangunan Hukum, kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta dukungan hukum terhadap program prioritas pemerintah.
Bidang tata kelola administrasi hukum mendorong penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi serta implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sementara itu, bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan penyederhanaan regulasi nasional dan penguatan pengawasan putusan pengadilan.
Dari sisi kekayaan intelektual, perhatian diarahkan pada pengawalan peta jalan nasional KI serta pembentukan tim pengawasan perdagangan KI.
Adapun penguatan budaya hukum difokuskan pada peningkatan pemahaman restitusi, pidana kerja sosial dalam KUHP nasional, serta transformasi pendidikan tinggi hukum.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan posisi strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum sebagai motor penggerak reformasi birokrasi dan peningkatan Indeks Pembangunan Hukum nasional, sekaligus memastikan kebijakan hukum berdampak nyata bagi masyarakat luas. (BYD)
