Deloo.id, Jakarta – Langkah tegas akhirnya diambil pemerintah dalam menjamin keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengumumkan gebrakan besar: seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanah Air wajib menerapkan standar Polri, lengkap dengan perangkat rapid test sebelum makanan didistribusikan.
“Bangunan yang dikelola Polri itu memang luar biasa. Sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu. Standarnya jelas dan terbukti mencegah keracunan,” tegas Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta kemarin.
Kebijakan ini, kata Dadan, bukan sekadar imbauan. Instruksi Presiden menegaskan semua dapur bergizi harus mencontoh SPPG milik Polri, baik dalam hal fasilitas, prosedur, hingga pengawasan kualitas pangan. “Semua harus sama, tidak ada pengecualian,” tegasnya penuh penekanan.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, juga mengangkat fakta bahwa SPPG Polri yang jumlahnya mencapai 600 dapur berhasil menjaga kualitas tanpa satupun laporan keracunan.
Menurutnya, Polri berhasil membuktikan bahwa standar ketat bisa berjalan seiring dengan pelayanan publik.
“Tidak penting siapa pemilik dapur itu, apakah politisi, Polri, atau TNI. Yang penting tanggung jawab. Standar Polri ini terbukti, tidak ada laporan keracunan sama sekali,” ujar Irma dalam rapat kerja bersama BGN dan Menteri Kesehatan.
Dengan kebijakan baru ini, publik dipastikan tak lagi dihantui kekhawatiran soal makanan program MBG. Rapid test pangan kini jadi tameng utama yang membuat setiap suapan lebih aman, lebih sehat, dan lebih menenteramkan. (Rdn)
