Deloo.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya buka suara soal sorotan publik terkait dana reses sebesar Rp 702 juta yang sempat menghebohkan jagat politik nasional.
Ia menegaskan, dana tersebut bukan bentuk kenaikan tunjangan, melainkan penyesuaian administratif yang dilakukan untuk periode DPR 2024–2029.
“Jadi itu bukan kenaikan, ya. Ini hanya penyesuaian kebijakan antarperiode. Kalau periode 2019–2024, indeks dan jumlah titiknya berbeda. Nah, sekarang beda lagi, makanya angkanya berubah,” ujar Dasco saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Sabtu (11/10/2025).
DPR Klarifikasi: Dana Bukan untuk Dewan, tapi Kegiatan di Dapil
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa usulan penyesuaian dana reses berasal dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bukan dari anggota dewan. Anggota DPR, kata dia, hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Yang mengusulkan itu Sekretariat Jenderal. Uang reses itu bukan untuk anggota dewan pribadi, tapi digunakan untuk kegiatan di dapil—serap aspirasi masyarakat, kunjungan, dan rapat-rapat publik,” jelasnya.
Dasco menegaskan, angka Rp 702 juta tersebut disesuaikan dengan kenaikan harga barang dan jasa, serta jumlah titik kegiatan reses yang meningkat dibanding periode sebelumnya.
“Iya, nilainya Rp702 juta. Kalau dulu sekitar Rp400 sekian, sekarang disesuaikan karena titiknya lebih banyak dan harga-harga juga naik,” ujarnya.
Reses Tak Tiap Bulan, Hanya 4–5 Kali Setahun
Politisi Gerindra itu juga mengingatkan publik agar memahami konteks kegiatan reses secara utuh. Ia menepis anggapan bahwa dana tersebut diterima secara rutin setiap bulan.
“Reses itu bukan tiap bulan, ya. Setahun paling hanya 4 atau 5 kali, tergantung agenda DPR. Jadi jangan salah persepsi,” tegasnya.
Dengan klarifikasi ini, Dasco berharap publik dapat melihat bahwa dana reses bukanlah tambahan gaji atau tunjangan pribadi, melainkan anggaran kerja resmi untuk menjalankan fungsi representasi rakyat di daerah pemilihan. (ANL)
