Deloo.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional pada tanggal 15 Agustus 2024 di era Presiden Joko Widodo.
Lembaga ini diberi mandat sebagai motor koordinasi dan pengendali kebijakan gizi nasional, termasuk di dalamnya penyusunan standar serta tata kelola program pemenuhan gizi masyarakat.
Kepala dan pengurus BGN saat ini pun merupakan hasil pengangkatan diakhir masa jabaatan Presiden Jokowi, (Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang dilantik pada 19 Agustus 2024). sehingga secara kelembagaan BGN masih membawa jejak desain tata kelola pemerintahan sebelumnya.
Salah satu rancangan strategis yang lahir dari BGN adalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui mekanisme Satuan Pelaksana Pangan dan Gizi (SPPG). Model ini didesain untuk memastikan adanya rantai koordinasi, mulai dari penyediaan bahan pangan, distribusi, hingga standar gizi yang harus dipenuhi.
Namun, memasuki periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, saatnya model tata kelola tersebut dievaluasi. Ada beberapa alasan pokok:
1. Konteks Pemerintahan Berubah. Program MBG bukan sekadar kelanjutan, melainkan program prioritas utama Presiden Prabowo. Artinya, orientasi, mekanisme, dan struktur pelaksana harus sepenuhnya selaras dengan visi dan instruksi presiden saat ini.
2. Tata Kelola Harus Lebih Inklusif. Model SPPG yang dirancang BGN lebih cocok untuk komunitas non-sekolah atau komunitas masyarakat. Sementara untuk sekolah, tata kelola akan lebih efektif jika melekat pada ekosistem yang sudah ada, misalnya melalui Kantin Sehat dan Komite Sekolah.
3. Arah Kebijakan Perlu Penyederhanaan. Struktur birokratis yang terlalu panjang berpotensi menghambat efektivitas distribusi dan kualitas layanan. Evaluasi memungkinkan penyederhanaan alur, penguatan akuntabilitas, serta pemangkasan potensi biaya administrasi.
Dengan demikian, keberadaan BGN dan produk tata kelolanya harus ditempatkan secara proporsional. Peran BGN tetap penting dalam memberikan standar dan pengawasan gizi, tetapi tata kelola teknis Program MBG perlu disesuaikan dengan visi Presiden Prabowo agar lebih sederhana, partisipatif, dan langsung menyentuh kebutuhan anak-anak sekolah.
Evaluasi bukan berarti meniadakan BGN, tetapi memastikan lembaga ini mendukung suksesnya Program Makan Bergizi (Siang) Gratis Prabowo Subianto sebagai janji dan prioritas nasional.
Salah satu akar masalah kejadian keracunan dalam MBG saat ini, disebabkan tata kelola yang ada, bukan semata teknis penyediaan makanan sebagaimana yang berkembang saat ini.
Hulunya di tata kelola, keracunan adalah salah satu hilirnya
Jakarta, 1 Oktober 2025
#tegakindonesiaraya
Penulis :
Hasanuddin
Koordinator SIAGA 98
