Deloo.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Yusril usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025).
Sidang tersebut sekaligus menandai satu tahun perjalanan Kemenko Kumham Imipas, yang kini menjadi tulang punggung koordinasi lintas sektor di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
“Satu tahun perjalanan ini bukan sekadar capaian administratif, tapi bukti nyata arah baru sistem hukum nasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkeadilan,” ujar Yusril dikutip dari IG @kumham.imipas, Selasa (21/10/2025).
Sepanjang satu tahun terakhir, Kemenko Kumham Imipas mencatat sederet terobosan strategis dalam reformasi hukum nasional.
Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan antara lain menyelaraskan hukum nasional agar selaras dengan konstitusi dan nilai-nilai keadilan sosial, mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pendekatan keadilan restoratif.
lalu nengintegrasikan data keimigrasian lintas instansi, guna memperkuat pengawasan dan pelayanan publik, serta memperkuat reformasi kebijakan hukum nasional agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.
Langkah-langkah ini disebut sebagai bentuk kolaborasi konkret antar lembaga penegak hukum, dari kepolisian hingga kementerian terkait, untuk membangun tata kelola hukum yang bersih, efisien, dan humanis.
Yusril menegaskan, tujuan akhir dari setiap kebijakan hukum bukan sekadar kepastian, tetapi keadilan yang memuliakan manusia dan menjaga martabat bangsa.
“Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Ia harus menjadi pelindung rakyat dan penjaga keutuhan bangsa. Itu yang sedang kami wujudkan,” tegasnya.
Pemerintah melalui Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk melanjutkan reformasi hukum tahap kedua pada 2026 dengan fokus pada digitalisasi sistem hukum dan HAM, serta penguatan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
Dengan capaian setahun terakhir, Kemenko Kumham Imipas di bawah kepemimpinan Yusril dinilai berhasil membangun pondasi kuat bagi reformasi hukum Indonesia.
Sinergi antarlembaga terus ditingkatkan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, adil, dan berdaulat di bidang hukum dan HAM.
“Satu tahun perjalanan, satu tekad yang sama menghadirkan sistem hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi martabat bangsa,” tutup Yusril. (RDN)
