Deloo.id, Jakarta – Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) menegaskan bahwa insentif kendaraan bermotor, baik listrik (EV) maupun konvensional, seharusnya diberikan sesuai dengan besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Logikanya simpel: makin tinggi TKDN, makin gede juga insentifnya.
Sekretaris Jenderal GIAMM, Rachmat Basuki, menyindir aturan TKDN saat ini yang dianggap “terlalu manis” untuk pabrikan. Pasalnya, cukup dengan aktivitas assembling alias rakit-rakit doang, pabrikan bisa klaim 30 persen TKDN.
“Kalau cuma rakit lokal sudah dihitung 30 persen, itu masih kurang banget untuk lokalisasi. Jadi jangan sampai aturan ini jadi celah buat mereka impor semua komponen, rakit di sini, terus dapat insentif. Itu kan nggak ada nilai tambahnya,” tegas Basuki.
Menurutnya, insentif mestinya jadi pendorong serius agar produsen benar-benar menggunakan komponen lokal. Dari baterai, motor listrik, sampai power control unit (PCU) harus ikut diproduksi di dalam negeri. Bukan sekadar pasang emblem “Made in Indonesia”.
Basuki bahkan mencontohkan mobil konvensional macam Avanza yang TKDN-nya bisa tembus 80 persen. Artinya, dari pabrik setir, bodi, sampai baut-baut kecil, semua tumbuh di dalam negeri. Efeknya luar biasa: pabrik baru bermunculan, tenaga kerja terserap, ekonomi ikut berdetak lebih kencang.
“Kalau aturan terlalu longgar, ya pabrikan enak banget. Tinggal bawa supplier sendiri, rakit di sini, terus dapat insentif. Padahal insentif itu harusnya hadiah buat mereka yang benar-benar investasi dan nyerap tenaga kerja lokal,” tambahnya.
GIAMM berharap pemerintah berani memperketat aturan agar industri otomotif nasional tidak cuma jadi “pasar rakitan”, tapi benar-benar jadi kekuatan produksi global. Karena tanpa regulasi yang tajam, Indonesia bisa kehilangan kesempatan emas menjadi raksasa otomotif, terutama di era kendaraan listrik. (Rdn)
