Deloo.id, Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyebutkan berbagai langkah konkret tengah digeber untuk memperbaiki sistem keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), termasuk perang besar-besaran melawan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Hal itu disampaikan Dirjen Aan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organda Tahun 2025 di Yogyakarta, Selasa (14/10).
Dengan mengusung tema ‘Penguatan Penegakan Hukum dan Regulasi Angkutan Jalan dalam Penanggulangan ODOL dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat’, acara ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pelaku transportasi nasional.
“Penanganan ODOL di Indonesia tidak bisa lagi ditunda, karena dampaknya sudah luar biasa — mulai dari korban jiwa, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur dan polusi udara,” tegas Aan Suhanan.
Pemerintah pun menyiapkan strategi besar lewat Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025–2029 yang dikawal langsung oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
RAN tersebut memuat 9 langkah strategis, mulai dari deregulasi aturan, penegakan hukum, hingga insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha transportasi.
Selain perang terhadap ODOL, Ditjen Hubdat juga meluncurkan berbagai inovasi digital demi pengawasan yang lebih presisi.
Salah satunya adalah Digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe RFID) sistem stiker pintar yang memudahkan pendataan dan penindakan kendaraan lewat integrasi lintas instansi seperti MitraDarat, Ferizy, MyPertamina, Jasa Marga, Pelindo, hingga ETLE Korlantas Polri.
Tak hanya itu, pengawasan lewat Jembatan Timbang (UPPKB) juga terus dioptimalkan. Hingga 2024, sudah beroperasi 89 UPPKB di berbagai wilayah, dan sebagian dilengkapi teknologi canggih Weigh In Motion (WIM) yang mampu menimbang kendaraan tanpa harus berhenti.
Keselamatan tak hanya soal kendaraan, tapi juga manusianya. Karena itu, Ditjen Hubdat gencar menggelar Diklat Pengemudi dan Training of Trainer (TOT) bagi sopir angkutan umum.
Hingga Oktober 2025, tercatat 1.744 kali diklat dan 110 TOT telah digelar guna mencetak pengemudi profesional dan berintegritas.
“Data Jasa Raharja mencatat, kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 turun 22,38% dibandingkan Maret, setelah adanya pembatasan kendaraan barang 3 sumbu ke atas selama periode Lebaran,” ungkap Aan.
Pemerintah menargetkan penerapan penuh kebijakan Zero ODOL pada 1 Januari 2027.
Langkah ini diyakini dapat menurunkan tingkat kecelakaan hingga 22,4% dan menghemat biaya perbaikan jalan mencapai Rp2,86 triliun per tahun.
“Melalui Mukernas IV Organda ini, mari kita kuatkan kolaborasi demi menghadirkan sistem logistik nasional yang lebih selamat, aman, efisien, dan berkelanjutan,” tutup Aan Suhanan penuh optimisme. (RDN)
