Deloo.id, Filipina – Upaya ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar kembali mengemuka dalam pertemuan tingkat kawasan yang membahas implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC) serta arah kerja ASEAN ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Filipina, selaku Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar, menyampaikan laporan terbaru mengenai dinamika situasi di Myanmar, termasuk hasil pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan bahwa situasi di Myanmar merupakan salah satu ujian terbesar bagi ketangguhan, relevansi, dan kredibilitas ASEAN sebagai organisasi kawasan.
“Langkah kunjungan Utusan Khusus ke Myanmar mencerminkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa upaya rekonsiliasi tetap menjadi prioritas utama,” jelas Sugiono dalam pertemuan tersebut beberapa waktu lalu.
Ia menekankan bahwa ASEAN harus terus terlibat secara konstruktif, konsisten, dan berprinsip, berlandaskan komitmen bersama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara.
Indonesia secara khusus menyampaikan apresiasi atas langkah aktif Menteri Luar Negeri Filipina yang telah membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak di Myanmar.
Upaya tersebut dinilai sebagai kontribusi konkret dan relevan dalam menjaga momentum dialog serta implementasi Konsensus Lima Poin.
Menurut Indonesia, pendekatan diplomatik yang inklusif menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan membuka jalan menuju penyelesaian yang berkelanjutan.
Ke depan, ASEAN dinilai perlu mengedepankan langkah-langkah terukur dan kreatif guna membangun stabilitas jangka panjang yang inklusif, sekaligus meletakkan fondasi kokoh bagi proses pembangunan bangsa (nation-building) di Myanmar.
Sebagai wujud komitmen nyata, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog inklusif dengan melibatkan seluruh pihak terkait di Myanmar.
“Indonesia juga terbuka untuk memberikan dukungan praktis, termasuk berbagi pengalaman kami dalam proses rekonsiliasi nasional, pembangunan bangsa, serta penyelenggaraan otonomi daerah,” pungkas Menlu RI.
Melalui langkah ini, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai jembatan dialog dan penjaga nilai kemanusiaan ASEAN, sekaligus mendorong agar penyelesaian krisis Myanmar tetap berada di jalur damai dan bermartabat. (BGE)
