Deloo.id, Jakarta – Penunjukan Jenderal (Purn) Djamari sebagai Menko Polhukam kami pandang sebagai langkah strategis di tengah kebutuhan memperkuat arah reformasi sektor keamanan. Dengan kapasitas dan pengalaman yang panjang, beliau diharapkan mampu menjaga stabilitas politik-hukum sekaligus memastikan transformasi kelembagaan berjalan konsisten dan terarah.
Untuk menyempurnakan arah reformasi sektor keamanan, perlu dipertimbangkan agar posisi strategis lain — seperti Wakil Menko atau Sekretaris Menko — juga dapat diisi oleh figur Polri. Hal ini penting agar prinsip dasar reformasi pasca-1998 tetap terjaga: TNI fokus pada pertahanan, Polri fokus pada keamanan dalam negeri, dan unsur sipil mengawal supremasi hukum serta demokrasi. Dengan komposisi seimbang inilah reformasi sektor keamanan dapat berjalan konsisten.
Kami menilai, Kapolri berwenang dan berkepentingan mengusulkan perwira tinggi Polri untuk memperkuat struktur Kemenko Polhukam. Selain itu, Penasehat Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri maupun Kompolnas juga memiliki ruang memberi rekomendasi langsung kepada Presiden. Dengan demikian, keterwakilan Polri di Kemenko Polhukam tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga strategis, substantif, dan relevan dengan tantangan keamanan nasional.
Dengan keseimbangan yang lebih utuh, Kemenko Polhukam akan benar-benar menjadi forum koordinasi yang merepresentasikan sinergi tiga pilar — TNI, Polri, dan sipil — yang bekerja sejajar demi stabilitas nasional, keadilan hukum, dan perlindungan demokrasi.
Atas dasar itu, kami berharap Presiden untuk mempertimbangkan hal ini, demi memastikan arah reformasi sektor keamanan berjalan sesuai amanat demokrasi dan kebutuhan bangsa.
Jakarta, 3 Oktober 2025
Penulis:
Hasanuddin
SIAGA 98
