Deloo.id, Jakarta – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, bertemu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan manusia, menjaga stabilitas demografi, serta memperkokoh ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan nasional.
Dalam paparannya, Menteri Wihaji menyampaikan bahwa pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN sepanjang satu tahun terakhir dijalankan secara presisi, terukur, dan berbasis data, sejalan dengan visi Presiden, khususnya Asta Cita ke-4 dan ke-6.
“Isu kependudukan dan pembangunan keluarga berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan bonus demografi. Stabilitas demografi adalah prasyarat penting pembangunan nasional, dan itu dimulai dari keluarga,” ujar Wihaji baru-baru ini.
Pelaksanaan kebijakan di daerah diperkuat melalui kolaborasi Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN di provinsi, OPD Kependudukan dan KB, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang aktif mendampingi keluarga di wilayah sasaran.
Menurut Wihaji, penguatan koordinasi ini memastikan kebijakan pusat berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan hingga tingkat kabupaten/kota.
Kemendukbangga/BKKBN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Daerah yang konsisten menjalankan indikator tersebut akan memperoleh insentif berbasis kinerja.
Peran Tim Pendamping Keluarga semakin strategis. Dari total 597.645 TPK secara nasional, sebagian telah aktif mendukung distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pendekatan MBG 3B.
TPK juga menjadi motor penggerak Gerakan Orang Tua Asuh sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting yang berkelanjutan.
Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas data lintas sektor agar kebijakan pembangunan manusia semakin presisi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Wihaji menegaskan komitmen Kemendukbangga/BKKBN untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Menteri Wihaji juga mengundang Menko PMK untuk hadir dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional awal Februari mendatang, yang akan dihadiri seluruh kepala perwakilan dan kepala dinas terkait dari berbagai daerah, guna memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. (BGE)
