Deloo.id, Jakarta – Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menahan rem wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk opsi Pilkada lewat DPRD, dengan menyatakan bahwa isu tersebut tidak masuk dalam Prolegnas 2026.
Dengan demikian, Pilkada langsung tetap menjadi mekanisme yang berlaku. Keputusan ini sekaligus meredam kegaduhan politik yang sempat memanas di ruang publik.
Namun bagi pengamat politik Arifki Chaniago, penundaan ini bukan sekadar langkah administratif. Ia menyebut dinamika Pilkada ini justru bekerja sebagai alat ukur politik untuk membaca arah dan loyalitas partai-partai pendukung pemerintah.
“Pemerintah dan DPR berada di posisi aman. Isu Pilkada bukan mereka yang melempar pertama, melainkan elite partai khususnya Golkar lalu diperkuat oleh Demokrat,” ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki dalam keterangan pers yang diterima redaksi Deloo.id, Selasa (20/1/2026)
Ketika respons publik menunjukkan gelombang penolakan besar, pemerintah dan DPR memilih mundur dengan alasan prosedural. Menurut Arifki, langkah ini adalah bagian dari manajemen isu yang menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan.
“Isunya sudah berputar, tapi bukan berasal dari pemerintah. Itu membuat pemerintah bisa mengambil jarak tanpa menanggung beban politik yang besar,” jelasnya.
Di saat pemerintah ‘main aman’, sorotan justru mengarah ke Partai Demokrat salah satu pihak yang ikut mengamplifikasi wacana Pilkada DPRD.
Menurut Arifki, posisi Demokrat menjadi sensitif karena Pilkada langsung adalah salah satu identitas politik era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Setiap perubahan sikap Demokrat terhadap Pilkada pasti dibaca publik. Ini bukan urusan teknis semata, tapi menyangkut konsistensi narasi demokrasi yang mereka bangun selama ini,” tegasnya.
Arifki menilai dinamika Pilkada ini merupakan ilustrasi klasik tes ombak politik: elite melempar wacana, publik bereaksi, lalu peta sikap partai berubah terlihat jelas.
“Pola seperti ini makin sering dipakai dalam politik modern. Tidak semua aktor menanggung risiko yang sama. Partai yang terlalu cepat ambil posisi bisa terbebani jika isu tidak berlanjut,” Arifky menuturkan.
Sebaliknya, aktor yang memilih menunggu orkestra politik selesai termasuk pemerintah cenderung lebih aman secara elektoral.
Meski isu Pilkada DPRD dipastikan tidak berlanjut tahun ini, Arifki menilai polemik yang terjadi sudah cukup membentuk catatan politik jangka panjang.
“Tidak ada revisi Undang-Undang Pilkada tahun ini, tetapi catatan politiknya ada. Publik sudah melihat siapa yang mendukung Pilkada lewat DPRD, siapa yang menolak. Ini berpengaruh pada posisi partai di masa depan,” pungkasnya. (BYD)
