Deloo.id, Bogor – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) resmi menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) 2025.
Sebuah forum megastrategis yang menjadi panggung lahirnya arah besar pembangunan perbatasan menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan akbar ini berlangsung pada 18–19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor.
Hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Ketua Pengarah BNPP RI, serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI.
Suasana semakin khidmat ketika Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi fondasi diskusi dua hari penuh gagasan besar tersebut.
Rakorendal 2025 menjadi magnet bagi para pemimpin daerah. Sebanyak 18 gubernur kawasan perbatasan, para bupati dan wali kota, kepala Bappeda, hingga pimpinan OPD pengelola perbatasan dari seluruh penjuru Nusantara hadir merumuskan masa depan yang lebih cerah bagi wilayah paling strategis Indonesia tersebut.
Para pemangku kepentingan itu tidak sekadar duduk, tetapi turut menyatukan gerak, suara, dan komitmen untuk melahirkan arah pembangunan yang selaras dengan visi nasional RPJMN 2025–2029.
Dalam pidato pengarahannya, Menteri Tito menegaskan visi besar pengelolaan perbatasan lima tahun mendatang.
“Terwujudnya Kawasan Perbatasan Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Adaptif melalui Penguatan Pertahanan, Swasembada Sumber Daya, dan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal,” ujar Tito dalam pidatonya.
Visi megastrategis itu diproyeksikan menjadi empat misi utama pengelolaan perbatasan yakni memperkokoh pertahanan dan keamanan sebagai pagar terdepan kedaulatan NKRI.
Membangun sistem pengawasan lintas batas yang tangguh, menjaga stabilitas dan ketertiban. Lalu mengangkat harkat kawasan perbatasan melalui tata ruang modern, pengembangan potensi unggulan, dan infrastruktur sosial yang menyentuh kehidupan rakyat.
Memperkuat tata kelola kelembagaan agar pengelolaan perbatasan makin efisien dan sinergis lintas sektor.
Forum Rakorendal menjadi ajang paparan paling komprehensif dari kementerian dan lembaga anggota BNPP RI.
Sesi I menghadirkan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dengan pemaparan kebijakan perencanaan serta alokasi anggaran pembangunan perbatasan 2025–2029.
Sesi II menampilkan Kementerian Perhubungan, Kesehatan, dan Pertahanan yang menggariskan strategi besar pembangunan sarpras perbatasan tahun 2027.
Sesi III beralih ke isu pembangunan regional: Kementerian PUPR, Kemensos, Kemendikdasmen, Kementerian Perumahan dan Permukiman, serta Badan Gizi Nasional menyusun roadmap ekonomi dan sosial kawasan perbatasan.
Sesi IV memperdengarkan suara daerah dengan kehadiran Gubernur Kepulauan Riau, Kalbar, Kaltara, NTT, dan Papua.
Puncaknya, Sesi V yang menghadirkan tiga deputi strategis BNPP RI menjadi arena penegasan kebijakan inti terkait pengelolaan batas negara dan infrastruktur perbatasan.
Tidak berhenti pada paparan dan diskusi, Rakorendal 2025 juga menjadi ruang finalisasi Desk Perencanaan untuk menyusun program dan kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2027.
Upaya ini digadang menjadi pondasi kokoh yang memastikan seluruh sektor bergerak dalam satu garis lurus: terukur, sinkron, dan tepat sasaran.
Mengakhiri sesi, Mendagri Tito kembali mengobarkan semangat kebangsaan. “Perbatasan bukan halaman belakang, tetapi beranda depan bangsa. Melalui Rakorendal ini, kita perkuat komitmen bersama untuk menghadirkan wilayah perbatasan yang maju dan membanggakan, menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dengan semangat kebersamaan yang menggelegar, Rakorendal 2025 menjadi tonggak besar yang menandai dimulainya era baru pembangunan perbatasan sebuah perjalanan monumental untuk menjadikan batas negara sebagai simbol kemajuan, kemandirian, dan kejayaan Indonesia. (RDN)
