Deloo.id, Kamboja – Indonesia kembali menunjukkan peran sentralnya dalam pengelolaan keamanan kawasan Asia Tenggara.
Dalam forum bergengsi The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) 2026, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memaparkan strategi nasional Indonesia dalam memperkuat pertahanan perbatasan menghadapi ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Dalam forum yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026, Hendarsam memperkenalkan tiga pilar utama sistem keimigrasian Indonesia yang kini menjadi fondasi pengamanan mobilitas internasional nasional, yakni penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, dan integrasi layanan digital.
Menurut Hendarsam, ketiga strategi tersebut telah menjadi instrumen penting dalam mendeteksi berbagai potensi pelanggaran keimigrasian hingga aktivitas kejahatan transnasional sebelum ancaman berkembang lebih jauh.
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia,” ungkap Hendarsam dalam rilis yang kami terima, Kamis (25/6/2026).
“Dengan dukungan kolaborasi lintas instansi, kami mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan transnasional,” ujarnya.
Teknologi Jadi Senjata Baru Pengamanan Perbatasan
Di hadapan para pimpinan imigrasi negara-negara ASEAN, Hendarsam menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi kini mengoptimalkan sistem analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) yang beroperasi di tingkat nasional.
Sistem tersebut memungkinkan petugas melakukan identifikasi dini terhadap pergerakan orang yang berpotensi terlibat dalam tindak pidana lintas negara, termasuk penyelundupan manusia, perdagangan orang, penipuan daring, hingga jaringan kriminal internasional.
Keberhasilan pendekatan tersebut salah satunya terlihat dalam pengungkapan kasus penipuan investasi daring di Batam pada Mei 2026 lalu.
Melalui integrasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dengan sistem milik Kepolisian Republik Indonesia, aparat berhasil mengamankan 210 warga negara asing yang diduga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut.
Indonesia Dipercaya Pimpin Penanganan Penyelundupan Manusia ASEAN
Tak hanya memaparkan strategi nasional, Indonesia juga mendapatkan mandat strategis dari negara-negara ASEAN.
Dalam forum DGICM 2026, Indonesia resmi ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penanganan penyelundupan manusia atau People Smuggling dalam implementasi Plan of Action DGICM ASEAN.
Penunjukan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu motor utama kerja sama keamanan regional dalam menghadapi ancaman migrasi ilegal dan jaringan kejahatan lintas negara.
Menurut Hendarsam, kejahatan transnasional tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu negara.
“Tantangan kejahatan lintas negara membutuhkan respons yang terintegrasi. Melalui mandat ini, Indonesia mendorong komitmen nyata seluruh negara ASEAN untuk memperkuat pertukaran intelijen, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi demi menciptakan kawasan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Indonesia Usulkan Sistem Undian Visa Kerja Australia
Di sela forum ASEAN tersebut, Hendarsam juga melakukan pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs Australia.
Dalam pertemuan itu, Indonesia mengusulkan perubahan mekanisme penerbitan Working Holiday Visa (WHV) bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja dan berlibur di Australia.
Pemerintah Indonesia mengusulkan penerapan Ballot System atau sistem undian yang dinilai lebih transparan dan adil dalam mengelola tingginya jumlah pendaftar dari Indonesia.
Usulan tersebut diharapkan mampu menciptakan proses seleksi yang lebih objektif sekaligus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta program.
Peran Indonesia Kian Strategis
Forum DGICM 2026 menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menunjukkan transformasi besar sektor keimigrasian nasional yang kini semakin modern, berbasis teknologi, dan terintegrasi dengan berbagai lembaga penegak hukum.
Lebih dari sekadar menjaga pintu masuk negara, Imigrasi Indonesia kini mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, memperkuat keamanan regional, serta membangun sistem migrasi yang aman dan berkelanjutan.
Dengan mandat baru sebagai pemimpin isu penyelundupan manusia ASEAN, posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam percaturan kerja sama keimigrasian kawasan Asia Tenggara. (BAA)
