Deloo.id, Jakarta – Pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa setelah gelombang aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 12 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima langsung perwakilan mahasiswa dan mendengarkan lima tuntutan yang sebelumnya disuarakan dalam aksi unjuk rasa.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (18/6/2026), menjadi forum klarifikasi sekaligus penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Yusril menegaskan seluruh masukan yang disampaikan BEM SI akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah.
Menurut Yusril, komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan setiap kritik publik mendapat ruang yang layak.
“Kami mendengarkan aspirasi mahasiswa secara terbuka. Seluruh masukan akan kami sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Presiden. Pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan dialog seperti ini penting untuk mencari solusi bersama,” kata Yusril, Kamis (18/6).
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni
- Penghentian pemborosan APBN,
- Penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM,
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih,
- Penghentian militerisasi di ranah sipil,
- serta Desakan agar pemerintah mengakui berbagai kekeliruan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Namun dari seluruh isu yang dibahas, perhatian terbesar tertuju pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Yusril mengungkapkan dirinya secara khusus meminta penjelasan kepada mahasiswa terkait tuntutan tersebut.
Ia ingin memastikan apakah BEM SI menginginkan penghentian total program atau sekadar perbaikan tata kelola pelaksanaannya.
Hasil dialog menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menolak manfaat program MBG, melainkan menyoroti aspek pelaksanaan yang dinilai masih perlu dibenahi agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Saya meminta klarifikasi langsung kepada teman-teman mahasiswa. Dari penjelasan yang saya terima, yang mereka dorong adalah perbaikan tata kelola program MBG, bukan penghentian manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, pemerintah memahami pentingnya evaluasi terhadap program-program strategis nasional.
Ia menegaskan bahwa MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan penyedia bahan pangan di berbagai daerah.
Karena itu, setiap masukan yang bertujuan memperbaiki efektivitas program akan menjadi perhatian pemerintah.
“Program MBG dibangun untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dan menciptakan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. Jika ada masukan untuk memperbaiki tata kelola, tentu akan menjadi perhatian pemerintah agar manfaatnya semakin optimal,” tegasnya.
Selain isu MBG, Yusril memastikan seluruh tuntutan lain yang disampaikan mahasiswa juga akan dicatat dan dilaporkan kepada Presiden.
Ia menilai perbedaan pandangan antara pemerintah dan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Lebih jauh, Yusril menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan berpendapat selama dilakukan secara bertanggung jawab dan berbasis argumentasi yang kuat.
“Kami menjamin kebebasan berpendapat. Mahasiswa harus tetap kritis, tajam dalam berpikir, dan menyampaikan gagasan secara konstruktif. Pemerintah juga harus terbuka menerima kritik untuk memperbaiki kebijakan yang ada,” katanya.
Audiensi tersebut disambut positif oleh perwakilan BEM SI. Mereka berharap hasil dialog tidak berhenti pada forum diskusi semata, melainkan benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan berbagai kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Pertemuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih jalur dialog dalam merespons kritik mahasiswa, di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah program strategis nasional.
Dengan dibawanya langsung aspirasi mahasiswa ke meja Presiden, pemerintah kini ditunggu langkah konkret untuk menjawab berbagai tuntutan yang berkembang di ruang publik. (BAA)
