Deloo.id, Jakarta – Hubungan bilateral Indonesia dan Australia kembali diperkuat melalui pertemuan tingkat tinggi antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan Menteri Dalam Negeri, Imigrasi, Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Seni Australia, Tony Burke.
Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam menghadapi tantangan lintas negara di bidang hukum, HAM, imigrasi, serta pemasyarakatan, yang kian kompleks seiring dinamika global.
Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa hubungan Indonesia–Australia bukanlah kerja sama sesaat, melainkan kemitraan strategis yang telah terbangun lama dan perlu dirawat melalui langkah nyata serta berkelanjutan.
“Kunjungan ini bukan sekadar agenda diplomatik rutin. Ini mencerminkan keseriusan Indonesia dan Australia untuk terus memperkuat hubungan di bidang hukum, keimigrasian, dan penanganan persoalan lintas negara,” ujar Yusril baru-baru ini.
Yusril juga menggarisbawahi bahwa kerja sama antarnegara kerap dihadapkan pada perbedaan regulasi, norma hukum, hingga prosedur administratif.
Namun, komunikasi terbuka dan relasi yang baik antarpemimpin dinilai menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan tersebut.
“Pengalaman menunjukkan bahwa itikad baik dan komunikasi yang erat sering kali mampu menyelaraskan berbagai kendala normatif,” katanya.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari apresiasi atas kerja sama keimigrasian yang telah berjalan baik, peluang penguatan kolaborasi ke depan, hingga komitmen bersama dalam menanggulangi penyelundupan manusia melalui pendekatan yang menyeimbangkan aspek keamanan dan kemanusiaan.
Pertemuan juga menyoroti nilai strategis program Working Holiday Visa (WHV) yang dinilai memberikan manfaat besar bagi generasi muda kedua negara.
Perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan bahwa program ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Indonesia.
Evaluasi juga telah dilakukan terkait kendala teknis pada pembukaan sebelumnya akibat lonjakan pendaftar. Ke depan, Ditjen Imigrasi berharap adanya peningkatan kesiapan sistem serta peluang penambahan kuota WHV bagi WNI.
Dalam diskusi tersebut, Yusril turut menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap isu abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi, termasuk kemungkinan kerja sama pemulangan narapidana WNI yang menjalani hukuman di luar negeri melalui perjanjian bilateral.
Saat ini, Indonesia telah memulai pembahasan awal dengan sejumlah negara, salah satunya Filipina.
Sementara itu, Menteri Tony Burke menyambut positif penguatan kerja sama kedua negara dan menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Australia di kawasan.
“Australia memandang Indonesia sebagai mitra utama. Kerja sama di bidang imigrasi, penegakan hukum, dan mobilitas masyarakat sangat penting bagi kedua negara, dan kami ingin memastikan kolaborasi ini semakin kuat ke depan,” tandas Tony Burke.
Audiensi ini turut dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan, serta jajaran pejabat Kemenko Kumham Imipas, termasuk deputi dan staf khusus.
Melalui pertemuan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi Indonesia–Australia dalam membangun tata kelola hukum dan keimigrasian yang adaptif, humanis, dan responsif terhadap tantangan global. (BGE)
