Deloo.id, Jakarta – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat terus berkembang.
Di tengah pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang diamankan, perhatian publik kini tertuju pada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, yang hingga Rabu (3/6) disebut masih dicari penyidik KPK.
Meski keberadaan fisiknya belum diketahui secara pasti, KPK mengungkapkan bahwa informasi terakhir menunjukkan Silmy berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/05/2026)
Permintaan tersebut menjadi sinyal bahwa lembaga antirasuah masih berupaya mendalami sejumlah informasi terkait OTT yang diduga berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Masih Aktif Merespons Pesan
Di tengah kabar pencarian tersebut, Silmy Karim diketahui masih sempat memberikan respons singkat kepada sejumlah awak media.
Saat dimintai konfirmasi mengenai OTT yang menyeret pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Silmy hanya memberikan jawaban singkat.
“Selamat sore…. Baiknya pak menteri yang jawab ya,” tulis Silmy melalui pesan elektronik, Rabu sore.
Setelah pesan tersebut dikirim, komunikasi dengan mantan Direktur Jenderal Imigrasi itu disebut tidak lagi berlangsung intensif.
Situasi ini memunculkan beragam spekulasi di ruang publik, meski hingga saat ini KPK belum menyampaikan status hukum Silmy Karim dalam perkara tersebut.
Jejak Aktivitas Media Sosial Jadi Perhatian
Sorotan terhadap keberadaan Silmy juga muncul dari aktivitas media sosial pribadinya.
Empat hari sebelum OTT berlangsung, Silmy diketahui mengunggah sejumlah foto saat menghadiri konser Java Jazz bersama keluarga melalui akun Instagram pribadinya.
Tak hanya itu, beberapa jam sebelum kabar pencarian dirinya mencuat, unggahan Instagram Story miliknya juga memperlihatkan aktivitas kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong.
Aktivitas digital tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah berkembangnya penyelidikan kasus yang kini ditangani KPK.
OTT Meluas hingga Bali dan Jawa Barat
KPK sebelumnya mengungkapkan operasi penindakan tidak hanya dilakukan di Jakarta Barat, tetapi juga menjangkau wilayah Jawa Barat dan Bali.
Dalam operasi tersebut, belasan orang diamankan dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
Selain itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda dua dan roda empat, uang tunai dalam berbagai mata uang asing, serta logam mulia.
“Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan. Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, uang tunai, valuta asing berupa USD dan SGD, serta logam mulia emas,” ujar Budi.
Hingga kini KPK masih melakukan pemeriksaan maraton terhadap para pihak yang diamankan guna mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
Profil Singkat Silmy Karim
Silmy Karim bukan sosok baru di lingkungan pemerintahan maupun BUMN.
Pria kelahiran Slawi, Tegal, 19 November 1974 itu memiliki rekam jejak panjang sebagai profesional dan pejabat publik.
Kariernya antara lain pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pindad, Direktur Utama PT Barata Indonesia, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Direktur Jenderal Imigrasi, hingga akhirnya dipercaya menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih sejak Oktober 2024.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada Maret 2026, total kekayaan Silmy tercatat mencapai sekitar Rp229 miliar. Sebagian besar asetnya berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan, disusul investasi, kendaraan, serta kas dan setara kas.
Nilai tersebut menjadikannya salah satu wakil menteri dengan jumlah kekayaan terbesar di kabinet.
Menunggu Penjelasan Resmi KPK
Sampai saat ini KPK belum mengumumkan status hukum Silmy Karim maupun keterkaitannya dengan perkara yang sedang diusut.
Lembaga antirasuah hanya menegaskan bahwa proses pemeriksaan dan pengembangan kasus masih berlangsung.
Di tengah derasnya perhatian publik, KPK kembali mengimbau seluruh pihak yang dibutuhkan keterangannya untuk bersikap kooperatif demi mempercepat proses penegakan hukum.
Perkembangan kasus ini diperkirakan masih akan menjadi salah satu isu utama yang menyita perhatian publik dalam beberapa hari ke depan, terutama setelah KPK menyampaikan konstruksi lengkap perkara serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. (BYD)
