Deloo.id, – Pelayanan publik kini menghadapi tantangan yang berbeda. Masyarakat tidak lagi hanya membutuhkan layanan yang tersedia, tetapi juga menuntut akses yang mudah, respons yang cepat, serta ruang komunikasi ketika pelayanan menghadapi persoalan.
Kebutuhan itu coba dijawab Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dengan meluncurkan sejumlah inovasi pelayanan.
Peluncuran digelar di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Selasa (1/9/2026), dan turut dihadiri Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah.
Beragam inovasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk mempercepat proses administrasi. Imigrasi Jakarta Barat juga membangun pola pelayanan yang memungkinkan masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, menyampaikan pengaduan, hingga memperoleh layanan tanpa selalu harus datang ke kantor.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Rakha Sukma Purnama mengatakan inovasi harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
Menurut dia, program yang telah diluncurkan tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi harus terus diterapkan dan dikembangkan.
“Melalui peluncuran berbagai inovasi ini, kami berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah diakses, responsif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rakha.
Dari Keluhan Menjadi Kanal Pelayanan
Salah satu inovasi yang menjadi bagian dari perubahan tersebut adalah KIBAR Connect. Nama tersebut merupakan singkatan dari Key Information Base and Accessible Response Channel of Information and E-Complaint Tracking.
Kanal ini dirancang sebagai pintu komunikasi antara masyarakat dan Imigrasi Jakarta Barat. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memperoleh informasi, memberikan saran, menyampaikan masukan, maupun mengajukan pengaduan.
Dengan model tersebut, pengaduan tidak diposisikan semata sebagai persoalan yang harus diselesaikan setelah muncul masalah.
Sebaliknya, suara masyarakat dapat menjadi bagian dari proses evaluasi pelayanan. KIBAR Connect juga mengakomodasi komunikasi melalui mekanisme luring dan kanal digital.
Langkah ini memperluas ruang interaksi antara petugas dan masyarakat, terutama di tengah perubahan perilaku publik yang semakin terbiasa memperoleh informasi melalui perangkat digital.
Pelayanan Tak Lagi Harus Menunggu Pemohon
Perubahan pola pelayanan juga terlihat dari inovasi di sektor paspor. Melalui KIBAR Melati, Imigrasi Jakarta Barat menghadirkan layanan paspor secara jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit.
Kondisi pemohon yang tidak memungkinkan untuk datang ke kantor menjadi salah satu pertimbangan dalam pendekatan tersebut.
Sementara itu, Sahabat KIBAR membawa layanan paspor ke lokasi yang lebih dekat dengan aktivitas masyarakat, termasuk pusat perbelanjaan.
Kedua inovasi tersebut memperlihatkan satu kecenderungan: pelayanan tidak lagi semata-mata menunggu masyarakat datang ke kantor. Layanan justru bergerak mendekati pemohon.
Bagi pelayanan publik, perubahan semacam ini bukan sekadar persoalan lokasi. Ada perubahan cara pandang di dalamnya, yakni menjadikan kebutuhan pengguna sebagai salah satu dasar dalam merancang layanan.
Tak Hanya Paspor, Izin Tinggal Ikut Berbenah
Transformasi juga menyentuh pelayanan terkait izin tinggal dan status keimigrasian. Layanan tersebut menjadi bagian dari rangkaian inovasi yang dikembangkan Imigrasi Jakarta Barat untuk memperkuat pelayanan keimigrasian.
Dengan begitu, pembenahan tidak berhenti pada layanan paspor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Indonesia. Aspek pelayanan keimigrasian lainnya juga ikut menjadi perhatian.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena pelayanan keimigrasian memiliki karakter kebutuhan yang beragam, mulai dari dokumen perjalanan hingga kebutuhan warga negara asing terkait izin tinggal dan status keimigrasian.
Teknologi Bukan Tujuan Akhir
Di tengah dorongan digitalisasi, Imigrasi Jakarta Barat menyadari bahwa teknologi hanya akan berguna jika ditopang infrastruktur yang memadai.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Imigrasi Jakarta Barat Siti Adytia mengatakan jaringan internet telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan digital.
“Untuk jaringan internet kami sudah sangat siap dan didukung fasilitas modem dengan spesifikasi yang mumpuni. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam penyediaan jaringan internet berkualitas tinggi,” kata Siti.
Kesiapan jaringan juga dibarengi dengan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan. Menurut Siti, perangkat keamanan telah disiapkan untuk mengantisipasi gangguan jaringan maupun ancaman serangan siber.
“Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk gangguan jaringan sampai serangan siber, kami juga sudah menyiapkan perangkat sekuritas yang dibutuhkan,” ujarnya.
Bagi pelayanan yang semakin bergantung pada sistem digital, persoalan tersebut menjadi krusial. Gangguan sistem dapat berdampak langsung terhadap pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan.
Karena itu, menurut Siti, pengembangan digitalisasi harus berjalan bersama dengan penguatan keamanan dan kesiapan jaringan.
“Kami tetap melakukan mitigasi dan kewaspadaan terhadap kemungkinan gangguan sistem. Jadi, digitalisasi ini tidak hanya berbicara tentang aplikasi, tetapi juga bagaimana memastikan sistemnya aman, jaringan tersedia, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tuturnya.
Pembenahan yang Tak Terlihat di Mata Pemohon
Transformasi pelayanan juga dilakukan dari sisi internal. Imigrasi Jakarta Barat memperkenalkan BMN Care, inovasi yang mendukung pencatatan dan pelaporan kondisi Barang Milik Negara (BMN) secara lebih sistematis melalui sistem digital
Sekilas, program ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan pemohon paspor atau layanan keimigrasian. Namun, tata kelola internal merupakan bagian dari rantai pelayanan publik. Administrasi aset yang tertib membantu memastikan berbagai kebutuhan operasional dapat dikelola secara lebih terstruktur.
Artinya, pembenahan tidak hanya berlangsung di meja pelayanan. Sebagian perubahan justru terjadi di belakang layar. Ujian Sesungguhnya Ada Setelah Peluncuran. Peluncuran inovasi hanyalah titik awal.
Tantangan sebenarnya adalah memastikan setiap layanan tetap berjalan ketika berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Rakha menegaskan bahwa inovasi yang telah diperkenalkan harus terus dikembangkan.
“Kami berkomitmen menjadikan setiap inovasi ini tidak hanya menjadi sebuah program, tetapi dapat terus diimplementasikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pesan tersebut menjadi penting karena inovasi pelayanan publik tidak cukup diukur dari jumlah program yang dimiliki. Ukuran yang lebih nyata berada pada pengalaman masyarakat.
Imigrasi Jakarta Barat kini mencoba menempatkan masyarakat sebagai titik pusat perubahan tersebut. KIBAR Melati membawa layanan mendekati mereka yang membutuhkan.
Sahabat KIBAR memperluas akses ke ruang publik.nBAR Connect membuka jalur komunikasi.
Layanan izin tinggal dan status keimigrasian diperkuat. BMN Care membenahi tata kelola internal. Sementara jaringan dan keamanan digital disiapkan sebagai penopang seluruh ekosistem.
Jika semua bagian itu berjalan beriringan, perubahan yang dibangun bukan lagi sekadar digitalisasi pelayanan. Ia menjadi upaya mengubah cara sebuah institusi mendengar, merespons, dan melayani masyarakat.
Dan di tengah tuntutan publik yang semakin cepat, ukuran keberhasilan pelayanan pada akhirnya sederhana: masyarakat tidak dibuat repot oleh sistem, sementara sistem terus belajar dari kebutuhan masyarakat. (BAA)
